Belum Peroleh Informasi dari Menteri yang Hadir, MK Harus Panggil Presiden Jokowi

Belum Peroleh Informasi dari Menteri yang Hadir, MK Harus Panggil Presiden Jokowi Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperoleh informasi lebih lengkap terkait penyaluran bansos dalam sidang Pilpres 2024 karena para menteri yang hadir hanya memberi keterangan normatif.

Pasalnya menurut Rocky Gerung, masyarakat sudah menuntut keadilan diwujudkan dalam ruang sidang MK, sehingga untuk mengembalikan marwah, maka Presiden Jokowi harus dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024 demi menghasilkan putusan akhir yang komprehensif.

Baca Juga: Melihat Keterangan KPU, MK Jangan Ragu Panggil Presiden Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

"Jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi harus dilanjutkan logikanya karena belum diperoleh dari pembantu-pembantunya maka kita mesti tanya pada bosnya kira-kira begitu kan, dan publik paham itu tuh," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (7/4).

"Jadi dengan peristiwa yang kemarin yang normatif itu memang hanya itu yang bisa diucapkan oleh para menteri, tetapi bagi Mahkamah Konstitusi sekali lagi keadilan itu sudah keburu dituntut sebagai soal absolut yang mesti diwujudkan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar untuk memuaskan pemohon atau 01 terutama tapi untuk memperlihatkan tadi pulihnya marwah Mahkamah Konstitusi itu," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK pada Jumat (5/4/2024), Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada korelasi penggunaan anggaran dengan kepentingan tertentu dalam Pilpres 2024. 

Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan dan pembahasan bersama DPR RI serta penetapan APBN sebagai Undang-Undang melalui siklus yang merupakan rangkaian, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban APBN setiap tahun.

Di hadapan para hakim konstitusi, dia menyampaikan, mengenai ilustrasi penyusunan APBN 2024. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu 2023 dengan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 yang dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023.

Itu mencakup penerapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF, dan rencana kerja pemerintah (RKP), dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga. Dia melanjutkan, DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada Mei 2023.

"Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna pada 21 September 2023," ucap Sri Mulyani di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat, dikutip dari Republika.

Kemudian, tahap penetapan UU APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi dimana UU APBN 2024 yaitu UU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan pada 16 Oktober 2023. Selanjutnya, peraturan presiden rincian APBN yang dijadwalkan November atau Desember telah selesai ditetapkan pada 28 November.

Sri Mulyani melanjutkan, tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan laporan per semester tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban UU APBN 2024, dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover