Yang mana, sambung dia, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah utk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi UU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Lalu, Sri Mulyani menerangkan tentang ada atau tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024.
Dia menjelaskan, penetapan anggaran 2024 telah dilakukan sebelum dinamika politik Pilpres bergulir. "Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada 21 September 2023, dan diundangkan 16 Oktober 2023," ucap Sri Mulyani.
"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan KPU waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan capres dan cawapres pada 13 November 2023. Atau bahkan penetapan UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani menegaskan.
Dia lantas menjamin, penetapan APBN 2024 yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan kemenangan paslon tertentu tidak terjadi. "Dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi presiden dan wakil presiden," kata Sri Mulyani.
