3 Cawe-cawe Terbuka Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang Bisa Dipersoalkan MK

3 Cawe-cawe Terbuka Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang Bisa Dipersoalkan MK Kredit Foto: Istimewa

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya melakukan 3 cawe-cawe cawe-cawe terbuka di Pilpres 2024 yang bisa dipersoalkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sebuah pelanggaran.

Cawe-cawe terbuka Presiden Jokowi tersebut adalah pengubahan aturan batas usia capres-cawepres melalui mantan Ketua MK Anwar Usman, penyaluran bansos menjelang hari pencoblosan, serta pengarahan pegawai pemerintah. Sehingga menurut Rinny, MK setidaknya berpotensi menemukan satu pelanggaran dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Juga: Prabowo Justru Diuntungkan Jika Gugatan Pemilu Ulang Tanpa Gibran Dikabulkan

"Karena cewe-cawe presiden begitu terbuka dan dilakukan dalam berbagai tahapan Pemilu, kemungkinan para hakim konstitusi menemukan satu saja pelanggaran presiden menjadi sangat terbuka," ucap Rinny Budoyo.

"Apakah itu dalam kasus Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dalam penyaluran bansos, dalam pengerahan aparat ASN hingga kepala desa, ataupun dalam tahapan pemenangan lainnya," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Senin (8/4).

Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) kemarin. MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover