Pengamat politik Rocky Gerung mengklaim kekasaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan demokrasi tidak bisa dimaafkan.
Pasalnya Jokowi merupakan kepala negara yang bertanggungjawab atas kekacuan demokrasi, dan pada pemerintahan mendatang, jabatan yang bisa diberikan kepadanya hanya sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gerindra Mendorong Bertemu Prabowo, Megawati Tak Lagi Nyaman dengan Jokowi
"Akhirnya dalam posisi terlunta-lunta Jokowi mau minta apa itu selain hanya dikasih sebagai penasihat khusus tuh, terpaksa kita mesti bicara agak kasar tuh, karena kekasaran Jokowi terhadap Megawati, kekasaran Jokowi terhadap PDIP, kekasaran Jokowi terhadap demokrasi itu enggak bisa dimaafkan, karena dia adalah penanggung jawab selama 9 tahun ini demokrasi kita berantakan di tangan Jokowi itu," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (12/4).
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi.
"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024), dikutip dari Republika.
Saat ditanya apakah Jokowi juga dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya, Bahlil membantahnya. Ia mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," kata dia.
