MK Putuskan Jokowi Lakukan Perbuatan Tercela, Megawati Akan Bergerak di DPR

MK Putuskan Jokowi Lakukan Perbuatan Tercela, Megawati Akan Bergerak di DPR Kredit Foto: GenPI

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bergerak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perbuatan tercela dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Menurut Rocky Gerung, di DPR Megawati akan membentuk hak angket dan hak pemeriksaan untuk menyelidiki lebih lanjut perbuatan tercela Jokowi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 dan berpotensi masuk ke pidana.

Baca Juga: Para Pengacara Seharusnya Menolak Dampingi Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

"Jadi Mahkamah Konstitusi mendapat sinyal bahwa akan ada backup politik dari Megawati itu kalau seandainya ada keputusan yang radikal dan keputusan itu menyangkut masa depan reputasi Presiden Jokowi yaitu lakukan perbuatan tercela," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (18/4).

"Nah keputusan itu bisa dikirimkan ke DPR untuk diproses secara politik dan Ibu Mega pasti akan backup itu dalam bentuk angketlah atau hak pemeriksaan yang lebih berlanjut ke potensi dipidanakannya Jokowi karena dianggap paling tidak dia mendegradasi cara melihat konstitusi," imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena unsur dugaan kecurangan terstruktur dan sistematis terpenuhi. Salah satunya keterlibatan penjabat (pj) kepala daerah untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Menurut Djohermansyah, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, dapat dibatalkan MK. "Antara lain penunjukan Pj gubernur, wali kota, dan bupati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, rangkaian rapat koordinasi yang dilakukan dengan kepala desa hingga Babinsa," kanya dalam acara "Speak Up" dikutip di Jakarta, Selasa (16/4/2024), dikutip dari Republika.

Saksi ahli di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK tersebut menjelaskan, penggunaan pj kepala daerah membuat presiden dapat mengarahkan atau mengendalikan dukungan yang harus diberikan kepada paslon yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Apalagi, anak Presiden Jokowi ikut berkontestasi.

"Apalagi Presiden Jokowi secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Hal itu antara lain dengan melakukan makan bersama Prabowo di masa kampanye, dan hasil perolehan suara Pilpres 2024 rata-rata di atas 50 persen di daerah-daerah yang kepala daerahnya merupakan Pj yang ditunjuk presiden," ucap Djohermansyah.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover