Rocky Gerung Tunjukkan yang Akan Dikatakan Gibran Jika Terbukti Langgar Etik

Rocky Gerung Tunjukkan yang Akan Dikatakan Gibran Jika Terbukti Langgar Etik Kredit Foto: Taufik Idharudin

Pengamat politik Rocky Gerung menunjukkan yang akan dikatakan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka jika terbukti melanggar etik dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Rocky Gerung, Gibran akan mengatakan diminta dan diatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai cawapres dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan ini bisa menjadi kesaksiannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 untuk menyelamatkan diri.

Baca Juga: MK Bisa Membuat Formula untuk Memisahkan Prabowo dan Gibran

"Kan yang melanggar etik bukan Prabowo tapi Gibran, dan sebetulnya Gibran akan bilang 'saya hanya disodorkan oleh seseorang yang mengatur saya' maka Gibran musti menjadi kesaksian buat dia diminta oleh oleh bapaknya itu bukan karena kesedaran dirinya," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (18/4).

"Kan seorang calon presiden itu mesti datang dari kesedaran dirinya bahwa dia mampu, ini musti diojok-ojok oleh bapaknya 'kamu mampu, kamu mampu, nanti bapak atur permainannya' kan itu kan, jadi Gibran bisa bersaksi juga di situ bahwa dia sebetulnya diatur, sehingga Gibran juga selamat dari tuduhan bahwa kena najisnya juga akhirnya Gibran, najisnya ya bapaknya sebetulnya," imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena unsur dugaan kecurangan terstruktur dan sistematis terpenuhi. Salah satunya keterlibatan penjabat (pj) kepala daerah untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Menurut Djohermansyah, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, dapat dibatalkan MK. "Antara lain penunjukan Pj gubernur, wali kota, dan bupati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, rangkaian rapat koordinasi yang dilakukan dengan kepala desa hingga Babinsa," kanya dalam acara "Speak Up" dikutip di Jakarta, Selasa (16/4/2024), dikutip dari Republika.

Saksi ahli di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK tersebut menjelaskan, penggunaan pj kepala daerah membuat presiden dapat mengarahkan atau mengendalikan dukungan yang harus diberikan kepada paslon yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Apalagi, anak Presiden Jokowi ikut berkontestasi.

"Apalagi Presiden Jokowi secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Hal itu antara lain dengan melakukan makan bersama Prabowo di masa kampanye, dan hasil perolehan suara Pilpres 2024 rata-rata di atas 50 persen di daerah-daerah yang kepala daerahnya merupakan Pj yang ditunjuk presiden," ucap Djohermansyah.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover