Sulit Membayangkan Kabinet Prabowo Bisa Bekerja

Sulit Membayangkan Kabinet Prabowo Bisa Bekerja Kredit Foto: Galih Pradipta

Jurnalis senior Hersubeno Arief atau akrab disapa Hersu merasa sulit membayangkan kabinet yang dipimpin Presiden terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto bisa bekerja.

Pasalnya koalisi yang dibentuk Prabowo Subianto dalam pemerintahannya terlalu gemuk, karena selain terdiri dari partai-partai anggota KIM, juga akan ditambah dengan partai lain di luarnya, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Partai NasDem.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pasangan Prabowo dan Gibran Molekul yang Dipaksakan

"Tetapi dengan terlalu gemuknya koalisi, karena sekarang pun sudah cukup gemuk dan mau ditambah lagi, saya kira sulit untuk membayangkan kabinetnya Pak Pak Prabowo nanti kabinet yang betul-betul bisa bekerja," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (19/4).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024), dikutip dari Republika.

Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," ujarnya.

Sebab, kata dia, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. "Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ucapnya.

Muzani menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan. "Tentu saja semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya. Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover