Pengamat politik Rocky Gerung menduga Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomunikasi dengan Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk masuk kabinet.
Pasalnya menurut Rocky Gerung, Prabowo Subianto akan merangkul semua pihak yang memenuhi kapasitas untuk menjadi menteri di dalam kabinetnya tanpa melihat basis partai, namun ada juga penguat posisinya seperti PDIP, sehingga mulai menimbulkan kecemburuan partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Juga: Koalisi Prabowo untuk Pemerintahan ke Depan Terlalu Gemuk
"Kalau diambil cara berpikir Pak Prabowo semuanya mau dirangkul tuh, bahkan sangat mungkin Anies juga sudah ada kantak-kontak dengan Prabowo tuh, Cak Imin apalagi misalnya itu, Surya Paloh lebih mudah lagi kita duga ada kontak itu, Ibu Mega juga pasti ada kontak-kontak itu," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (19/4).
"Nah jumlah kontak-kontak itu bisa lebih banyak daripada koordinasi di antara koalisi sendiri kan, jadi partai-partai koalisi mulai cemburu, karena tentu bagi Pak Pak Prabowo kan dia sudah menang jadi presiden kan jadi tinggal ada backup di DPR mungkin itu adalah transaksi dengan PDIP, lalu ada menteri-menteri yang tidak lagi di dilihat basis partainya tapi kapasitasnya teknokratiknya tadi untuk menjalankan pembangunan," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (22/4/2024).
"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024), dikutip dari Republika.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.
"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," ujarnya.
Sebab, kata dia, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. "Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ucapnya.
Muzani menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan. "Tentu saja semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya. Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.
