Luhut Tak Mungkin Sebut Golkar, Jokowi, dan Gibran Toxic untuk Masuk dalam Pemerintahan Prabowo

Luhut Tak Mungkin Sebut Golkar, Jokowi, dan Gibran Toxic untuk Masuk dalam Pemerintahan Prabowo Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan

Pengamat politik Rocky Gerung merasa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak mungkin menyebut Partai Golkar, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka toxic untuk masuk dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pasalnya Luhut merupakan representasi dari Golkar, dan merupakan orang yang dekat dengan Jokowi. "Kalau kita buat anatominya jelas Pak Luhut itu representasi Golkar itu jelas, jadi dia tidak mungkin menyebut Golkar sebagai toxic gitu ya, sementara dari sisi Pak Jokowi itu juga pasti Pak Luhut tidak akan menyebut toxic, dari Gibran juga tidak akan menyebut toxic," ungkapnya.

Baca Juga: Prabowo Ingin Eksklusif Susun Kabinet Tanpa Luhut

Namun jika dilihat dari sisi Prabowo, Partai Golkar yang meminta 5 jatah kursi menteri, Jokowi, dan Gibran sudah pasti toxic. "Tapi bagi Pak Prabowo dan bagi Gerindra saya kira Golkar yang kemudian menuntut terlalu banyak kursi juga itu juga bisa jadi toxic, Pak Jokowi pasti juga toxic, dan Gibran juga pasti toxic, jadi memang dua hal yang yang bertolak belakang kan cara mendefinisikan toxic dari sisi Pak Luhut maupun Pak Prabowo," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (6/5).

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover