Pengamat politik Rocky Gerung menduga orang toxic yang dimaksud Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak dibawa Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahan adalah Partai Golkar.
Pasalnya bisa jadi menteri yang disodorkan Partai Golkar untuk masuk kabinet tidak melalui penyaringan Luhut, sehingga akan sulit baginya untuk mengendalikannya jika Prabowo Subianto menyetujuinya.
Baca Juga: Prabowo Ingin Eksklusif Susun Kabinet Tanpa Luhut
"Begitu terjadi jumlah kekuasaan itu dan kedalaman genggaman kekuasaan itu berpindah pada Prabowo, maka Golkar itu tidak lagi dilihat sebagai sekedar Golkar tapi siapa orang yang ada di situ tuh," ucap Rocky Gerung.
"Nah bagi Luhut tentu mengendalikan Golkar itu mudah tapi mengendalikan orang yang disodorkan oleh Golkar itu yang bagi dia itu sulit, karena bagi Pak Luhut semua kader Golkar harus difilter oleh dia kan, jadi memang Luhut itu maestro di Golkar, nah mungkin sekali ada ada kelompok di Golkar yang ingin meloloskan diri tanpa melalui filternya Pak Luhut, itu juga sebetulnya yang kita bisa duga tuh," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (6/5).
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.
Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.
Lebih lanjut, ia pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi menghambat kemajuan Indonesia.
