Golkar Tidak Lagi Dilihat Sekadar Golkar Jika Prabowo Berkuasa

Golkar Tidak Lagi Dilihat Sekadar Golkar Jika Prabowo Berkuasa Kredit Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Partai Golkar tidak akan lagi dilihat sekadar Partai Golkar jika Presiden terpilih Prabowo Subianto berkuasa, namun akan dilihat siapa yang berada di dalamnya.

Menurut Rocky Gerung, bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengendalikan Partai Golkar mudah, namun tidak untuk orang yang disodorkan sebagai menteri tanpa melalui penyaringannya, sehingga bisa jadi orang toxic yang disarankannya kepada Prabowo Subianto untuk tidak dibawa masuk ke dalam pemerintahan adalah Partai Golkar.

Baca Juga: Prabowo Ingin Eksklusif Susun Kabinet Tanpa Luhut

"Begitu terjadi jumlah kekuasaan itu dan kedalaman genggaman kekuasaan itu berpindah pada Prabowo, maka Golkar itu tidak lagi dilihat sebagai sekedar Golkar, tapi siapa orang yang ada di situ tuh," ucap Rocky Gerung.

"Nah bagi Luhut tentu mengendalikan Golkar itu mudah tapi mengendalikan orang yang disodorkan oleh Golkar itu yang bagi dia itu sulit, karena bagi Pak Luhut semua kader Golkar harus difilter oleh dia kan, jadi memang Luhut itu maestro di Golkar, nah mungkin sekali ada ada kelompok di Golkar yang ingin meloloskan diri tanpa melalui filternya Pak Luhut, itu juga sebetulnya yang kita bisa duga tuh," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (6/5).

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini