Pegiat media sosial Rinny Budoyo menunjukkan sisi negatif penambahan 7 kursi kementerian di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto selain penambahan jumlah anggaran pada pemerintahan mendatang.
Selain ada penambahan jumlah anggaran, Prabowo Subianto juga akan semakin susah dalam membangun tim kabinet yang kompak karena banyaknya kementerian, sehingga kebijakan harmonis pun akan sulit dicapai.
Baca Juga: Prabowo Mengakui Cawe-cawe Jokowi dalam Menangkan Pilpres
"Penambahan tujuh pos menteri itu sama saja dengan penambahan anggaran tetek bengek kementerian sebesar 20%, harus ada tambahan pos anggaran gaji menteri sebanyak 20%, harus ada tambahan anggaran Sekjen dan aneka perangkat kementerian sebanyak 20%," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Senin (13/5).
"Dan sisi negatifnya lagi dengan adanya semakin banyak kementerian, semakin banyak menteri dan jajarannya yang masing-masing punya ego sektoral bapak nantinya bakal kesusahan sendiri untuk membangun tim kabinet yang kompak dan kebijakan yang harmonis," imbuhnya.
Untuk diketahui, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Makassar, Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada Prabowo Subianto untuk menambah kursi kementerian dari sebelumnya 34 menjadi 41 dalam rapat kerja nasional APHTN-HAN.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak memungkiri ada wacana menambah kursi kementerian yang saat ini berjumlah 34 menjadi 41.
Ia menilai dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian yang ada, justru semakin baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik, karena Indonesia merupakan negara besar dengan target sekaligus tantangan besar untuk mencapainya.
“Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujar dia, Senin, 6 Mei 2024, dikutip dari Tempo.
