Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyayangkan Presiden terpilih dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang menganggap kritik yang disampaikan kepada pemerintahannya mengganggu, karena hal tersebut menunjukkan keotoriterannya.
Sehingga menurut Jhon, cukup adil jika tidak ingin dikritik, Prabowo Subianto sebaiknya tidak memaksa masyarakat untuk mmbayar pajak. "Cukup adil ya? Kritik kok dianggap mengganggu, OTORITER banget," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (14/5).
Cukup adil ya?
— Jhon Sitorus (@Miduk17) May 14, 2024
Kritik kok dianggap mengganggu, OTORITER banget ???? pic.twitter.com/O8grYOF02j
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang enggan diajak kerja sama. Hanya saja, ia meminta pihak tersebut jangan justru menjadi pengganggu.
Baca Juga: PKS Minta Prabowo Hati-hati soal Usulan Bentuk 40 Kementerian
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024), dikutip dari Suara.
Prabowo mempersilakan mereka yang tidak mau bekerja sama untuk menjadi penonton. Tetapi ia sekaligus meminta yang menonton dan tidak mau bekerja sama untuk tidak menganggu.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," katanya.
