Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menilai salah jika Presiden terpilih dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berpikir yang mengganggu pemerintahan pihak luar yang tidak mau diajak kerja sama.
Pasalnya menurut Bachrum, yang mengganggu dan merusak pemerintahan adalah pihak internal, terbukti dari wacana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 demi dibagi-bagi untuk koalisi saat Prabowo Subianto belum resmi dilantik menjadi presiden.
Baca Juga: Rocky Gerung Sindir PAN Toxic Maksimal Pilih Prabowo
"Jangan ganggu roda pemerintahan jika tidak mau diajak kerjasama. Salah klen bos… Yang mengganggu & merusak itu justru yang di dalam pemerintahan, buktinya belum apa-apa sudah ada wacana tambah jumlah kementerian. Apalagi kalo bukan demi tuntutan koalisi untuk bagi-bagi kursi menteri. Bullshit lah klen!" ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (15/5).
Jgn ganggu roda pemerintahan jk tdk mau diajak kerjasama.
— SiraitBatakDusun™? (@bachrum_achmadi) May 12, 2024
Salah klen bos…yg mengganggu & merusak itu justru yg didlm pemerintahan, buktinya blm apa2 sdh ada wacana tmbah jlh kementerian.
Apalgi klo bkn demi tuntutan koalisi u/ bagi2 kursi menteri. Bullshit lah klen!????????????
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang enggan diajak kerja sama. Hanya saja, ia meminta pihak tersebut jangan justru menjadi pengganggu.
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024), dikutip dari Suara.
Prabowo mempersilakan mereka yang tidak mau bekerja sama untuk menjadi penonton. Tetapi ia sekaligus meminta yang menonton dan tidak mau bekerja sama untuk tidak menganggu.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," katanya.
