Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti dua pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang Bung Karno milik seluruh rakyat bukan satu partai dan meminta pihak di luar pemerintahan tidak mengganggu.
Menurut Lukman, statement tersebut memperlihatkan Prabowo Subianto kehilangan hasrat mengajak PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan mendatang, tidak siap dengan sikap kritis oposisi, dan berpotensi otoriter.
Baca Juga: Jokowi Masih Belum Rela Sorotan Publik Hingga Aktor Politik Beralih ke Prabowo
"Dengan dua statemen ini, terlihat Prabowo, 1. Kehilangan hasrat ajak PDIP masuk koalisi, 2. Tak siap dengan sikap kritis (gangguan) oposisi. 3. Memiliki potensi Neo Otoritarianisme," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (20/5).
Dengan dua statemen ini, terlihat Prabowo
— Lukman Simandjuntak (@hipohan) May 18, 2024
1.Kehilangan hasrat ajak PDIP masuk koalisi
2.Tak siap dgn sikap kritis (gangguan) oposisi
3.Memiliki potensi Neo Otoritarianisme
???? pic.twitter.com/Ko1XqvFD6p
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan Presiden Soekarno bukan milik satu partai. Ia berujar bapak proklamasi itu milik seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan itu saat menyinggung ihwal perasaannya yang merasa didukung sejumlah presiden, termasuk Soekarno.
"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira, ya kan," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024), dikutip dari Suara.
Kemudian mengenai gangguan pihak luar, Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang enggan diajak kerja sama, hanya saja, ia meminta pihak tersebut jangan justru menjadi pengganggu.
