Gerindra dan PDIP Sudah Menyinkronkan Posisi di Pemerintahan Prabowo

Gerindra dan PDIP Sudah Menyinkronkan Posisi di Pemerintahan Prabowo Kredit Foto: Dok. Gerindra

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menyinkronkan posisi di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui komunikasi di belakang layar.

Sehingga menurut Rinny Budoyo, bisa dimengerti kenapa kini Prabowo Subianto sudah tidak ngotot lagi untuk memasukkan PDIP ke dalam koalisi gemoy-nya, yang diprediksi berisi banyak partai politik termasuk dari pihak lawan.

Baca Juga: Kenaikan UKT Dibatalkan, Megawati dan PDIP Dapat Ucapan Terima Kasih

"Kita sudah tahu sama tahu kalau di belakang layar jauh dari pemberitaan kita sudah tahu kalau Partai Gerindra dan PDI Perjuangan pastinya sudah menjalin kontak, mereka sudah menjalin komunikasi, mereka sudah menyinkronkan posisi masing-masing," ucapnya.

"Nah makanya kita sekarang rasanya bisa paham, kita bisa mengerti kalau sekarang Pak Prabowo sudah enggak ngotot lagi buat memasukkan, buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi gemoy-nya," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (27/5).

Sementara itu, pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap PDIP yang condong menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP. 

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi, bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar. Berpolitik, kata Ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman tapi juga zona ujian, apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar: memimpin oposisi," kata Ray saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/5/2024), dikutip populis.id.

Ray menjelaskan, berbagai pernyataan Megawati yang dominan berupa kritikan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Kritik itu, diantaranya mempermasalahkan prosedural revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang dianggap memberangus kebebasan pers. 

Megawati, lanjut Ray, juga mengkritik rencana pembengkakan kabinet Prabowo-Gibran atas nama pembangunan. Juga soal langkah polisi yang mulai lebih dekat dengan politik dibandingkan sebagai aparat keamanan yang profesional. Megawati sempat menyebut beberapa lembaga yang dibangun pada masanya menjadi Presiden RI kelima pada 2001-2004, seperti KPK dan MK, tapi dewasa ini justru dilemahkan. 

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover