Bisa Dimengerti Kenapa Kini Prabowo Sudah Tidak Ngotot Lagi Memasukkan PDIP ke Koalisi Gemoy

Bisa Dimengerti Kenapa Kini Prabowo Sudah Tidak Ngotot Lagi Memasukkan PDIP ke Koalisi Gemoy Kredit Foto: Warta Ekonomi

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai bisa dimengerti kenapa kini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah tidak ngotot lagi memasukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke koalisi gemoy atau gemuk.

Pasalnya menurut Rinny Budoyo, PDIP dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto sudah menyinkronkan posisi pada pemerintahan mendatang melalui komunikasi politik yang dijalin di belakang layar.

Baca Juga: Megawati dan PDIP Berpotensi Jadi Penyebab Kenaikan UKT Dibatalkan

"Kita sudah tahu sama tahu kalau di belakang layar jauh dari pemberitaan kita sudah tahu kalau Partai Gerindra dan PDI Perjuangan pastinya sudah menjalin kontak, mereka sudah menjalin komunikasi, mereka sudah menyinkronkan posisi masing-masing," ucapnya.

"Nah makanya kita sekarang rasanya bisa paham, kita bisa mengerti kalau sekarang Pak Prabowo sudah enggak ngotot lagi buat memasukkan, buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi gemoy-nya," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (27/5).

Sementara itu, pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap PDIP yang condong menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP. 

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi, bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar. Berpolitik, kata Ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman tapi juga zona ujian, apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar: memimpin oposisi," kata Ray saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/5/2024), dikutip populis.id.

Ray menjelaskan, berbagai pernyataan Megawati yang dominan berupa kritikan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Kritik itu, diantaranya mempermasalahkan prosedural revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang dianggap memberangus kebebasan pers. 

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover