Prabowo Sudah Menerima Kenyataan Petinggi dan Kader PDIP Pilih Berada di Luar Pemerintahan

Prabowo Sudah Menerima Kenyataan Petinggi dan Kader PDIP Pilih Berada di Luar Pemerintahan Kredit Foto: Warta Ekonomi

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menerima kenyataan petinggi dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih berada di luar pemerintahan, sehingga tidak ngotot lagi untuk membujuknya masuk koalisi.

Dan menurut Rinny Budoyo, PDIP sudah memutuskan untuk menjadi mitra strategis Prabowo Subianto di luar pemerintahan, Ketua Umum Partai Gerindra itu pun sudah menerima yang harus dilakukan partai banteng itu untuk pemerintahannya.

Baca Juga: Jokowi Hanya Tunda Kenaikan UKT Bukan Batal, Prabowo Jadi Korban

"Pak Prabowo sudah enggak ngotot lagi, Pak Prabowo sekarang sudah bisa menerima kenyataan kalau suasana batin para petinggi dan kader PDI Perjuangan adalah buat berada di luar pemerintahan," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (27/5).

"PDI Perjuangan sudah memutuskan buat menjadi mitra strategis Presiden Prabowo di luar pemerintahan, dan Pak Prabowo pun sekarang sudah menerima keputusan bahwa PDI Perjuangan bakal menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahannya, PDI Perjuangan bakal ikut menjaga jalannya pemerintahan melalui sikap-sikap kritis yang berbobot," imbuhnya. 

Sementara itu, pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap PDIP yang condong menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP. 

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi, bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar. Berpolitik, kata Ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman tapi juga zona ujian, apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar: memimpin oposisi," kata Ray saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/5/2024), dikutip populis.id.

Ray menjelaskan, berbagai pernyataan Megawati yang dominan berupa kritikan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Kritik itu, diantaranya mempermasalahkan prosedural revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang dianggap memberangus kebebasan pers. 

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover