PDIP Sudah Memutuskan untuk Menjadi Mitra Strategis Prabowo di Luar Pemerintahan

PDIP Sudah Memutuskan untuk Menjadi Mitra Strategis Prabowo di Luar Pemerintahan Kredit Foto: Instagram/PDIP

Pegiat media sosial Rinny Budoyo mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah memutuskan untuk menjadi mitra strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto di luar pemerintahan.

Dan menurut Rinny Budoyo, Prabowo Subianto sekarang sudah menerima keputusan PDIP untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahannya melalui sikap kritis yang berbobot atas kebijakan ke depan.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Banyak Hal yang Dibebankan Jokowi pada Prabowo

"PDI Perjuangan sudah memutuskan buat menjadi mitra strategis Presiden Prabowo di luar pemerintahan, dan Pak Prabowo pun sekarang sudah menerima keputusan bahwa PDI Perjuangan bakal menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahannya, PDI Perjuangan bakal ikut menjaga jalannya pemerintahan melalui sikap-sikap kritis yang berbobot," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (27/5).

Sementara itu, pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap PDIP yang condong menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP. 

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi, bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar. Berpolitik, kata Ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman tapi juga zona ujian, apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar: memimpin oposisi," kata Ray saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/5/2024), dikutip populis.id.

Ray menjelaskan, berbagai pernyataan Megawati yang dominan berupa kritikan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Kritik itu, diantaranya mempermasalahkan prosedural revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang dianggap memberangus kebebasan pers. 

Megawati, lanjut Ray, juga mengkritik rencana pembengkakan kabinet Prabowo-Gibran atas nama pembangunan. Juga soal langkah polisi yang mulai lebih dekat dengan politik dibandingkan sebagai aparat keamanan yang profesional. Megawati sempat menyebut beberapa lembaga yang dibangun pada masanya menjadi Presiden RI kelima pada 2001-2004, seperti KPK dan MK, tapi dewasa ini justru dilemahkan. 

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover