Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerahkan tanda tangan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Rocky Gerung, hal tersebut merupakan penanda proyek IKN tidak kembali berjalan, karena jika mampu seharusnya Jokowi menandatangani keppres pemindahan ibu kota negara sekarang, sehingga Prabowo Subianto hanya tinggal meneruskan.
Baca Juga: Prabowo Ingin Menentukan Semua Hal Potensial Mangkrak Era Jokowi
"Jadi itu juga penanda bahwa ini enggak akan jalan IKN itu, wong surat ketetapannya aja masih ditunggu untuk diserahkan pada orang yang lain, kalau dia mampu ya dilakukan sekarang kan sehingga Prabowo tinggal meneruskan," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (7/6).
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ditanya oleh awak media tentang kapan terbitnya keppres tersebut, Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani beleid itu.
"Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam tayangan Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (5/6/2024), dikutip dari Republika.
Saat ini, Kota Jakarta masih menyandang sebagai Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Namun demikian, ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Pasal 63 UU tersebut.
