Anggota DPR Dengar IKN Bukan Lagi Prioritas di Pemerintahan Prabowo

Anggota DPR Dengar IKN Bukan Lagi Prioritas di Pemerintahan Prabowo Kredit Foto: GenPI

Anggota DPR komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendengar dari internal kementerian, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan lagi prioritas di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berdasarkan anggaran 2025.

Dan menurut Deddy, Prabowo Subianto tidak mungkin terus memanggul Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena harus menuliskan sejarahnya sendiri ketika memimpin Indonesia, sehingga pasti akan lepas dari pengaruhnya, termasuk untuk IKN.

Baca Juga: Refly Harun Minta PKS Sadar Diri Setelah Ditolak Mentah-mentah Prabowo

"Mau enggak mau dia enggak punya pilihan lain dia tidak mungkin terus-terus manggul-manggul pak Jokowi dong, kan dia harus menuliskan sejarahnya sendiri," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Indonesia 100th, Rabu (12/6).

"Misalnya begini saya dengar untuk anggaran 2025 itu IKN bukan lagi prioritas setelah bertahun tahun 3 tahun terakhir menjadi prioritas, internal kementerian (sumber)," imbuhnya.

Sementara diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024. Hal itu setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, sebagaimana rekaman yang diterima di Jakarta pada Rabu (5/6/2024), dikutip dari Republika.

Jokowi menjelaskan, pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6/2024). "Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover