Anggota DPR komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus merasa Presiden terpilih Prabowo Subianto kesulitan membagi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pasalnya program makan siang gratis yang diagendakan Prabowo Subianto diperkirakan memerlukan anggaran hingga Rp450 triliun per tahun, sehingga bisa jadi IKN tidak menjadi prioritas seperti yang didengar Deddy.
Baca Juga: Prabowo Tidak Punya Pilihan Selain Keluar dari Pengaruh Jokowi
"Nanti ihat aja di anggaran 2025 apakah benar itu terjadi, kita kan harus cek fakta nanti dengan realita, tapi saya dengar begitu, karena untuk program makan siang aja itu anggarannya kan besar sekali," ucapnya.
"Kalau harus dibagi-bagi lagi dengan IKN ya tentu kesulitan Pak Prabowo ruang fiskalnya kan terbatas gitu, most likely (IKN tidak jadi prioritas di pemerintahan Prabowo)," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Indonesia 100th, Rabu (12/6).
Sementara sebelumnya, mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998, Prof. Soedrajad Djiwandono mengungkapkan pandangannya mengenai sejumlah program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Ia berpendapat bahwa makan siang gratis merupakan program yang penting untuk mengatasa permasalahan gizi di Indonesia, seperti stunting. "Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat," kata Soedrajad dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (28/3/2024), dikutip dari Kompas TV.
Kemudian ketika ditanya mengenai IKN, Soedrajad mengatakan jika belum mampu maka sebaiknya tidak dilakukan, karena banyak yang harus dibangun. "Ya kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya, mulai dari nol, kok," ucapnya.'
