Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu ditutup terlebih dahulu sebelum pemerintah memutuskan untuk menutup sejumlah perusahaan di dalamnya.
Pasalnya pekerjaan di BUMN tidak jelas, sehingga membuat perusahaan berplat merah itu malah menjadi benalu ekonomi, bukan pilar untuk peningkatan ekonomi bagi negara.
Baca Juga: Terungkap Kenapa PAN Sewot ke Anies yang Maju Pilkada Jakarta
"Yang perlu ditutup lebih dahulu itu kementerian BUMN. Pekerjaannya gak jelas dan membuat BUMN bermutasi dari pilar menjadi benalu ekonomi," ungkapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (30/6).
Yag perlu ditutup lebih dahulu itu kementerian BUMN. Pekerjaannya gak jelas dan membuat BUMN bermutasi dari pilar menjadi benalu ekonomi. https://t.co/hUp0Nth1Al
— gigin praginanto (@giginpraginanto) June 29, 2024
Melansir dari keuangannews.id, Direktur PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi menyampaikan enam perusahaan BUMN terancam ditutup pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (24/6/2024).
Ia memaparkan terdapat 21 perusahaan dan satu anak usaha BUMN dengan status titip kelola yang kini ditangani PT Pengusahaan Pengelola Aset. Hanya empat dari 22 perusahaan tersebut yang berpeluang kembali bangkit, dan enam perusahaan berpeluang bubar.