“Demi terciptanya kedaulatan digital, Indonesia perlu menegakkan instrumen hukum yang berlaku dengan pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, media, dan pelaku usaha untuk menciptakan kedaulatan digital yang berdaya dan berkelanjutan,” jelas Budi.
Kedaulatan digital yang harus diperkuat mencakup lima aspek: platform, devices, networks, data, dan apps. Di dalamnya, termasuk penguasaan hak kekayaan intelektual (HKI), kemampuan strategis dan teknologi, serta kebijakan yang mendukung kedaulatan digital.
Apabila aspek-aspek ini tidak menjadi fokus, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi dari negara lain, seperti Amerika Serikat atau China, dan kedaulatan digital Indonesia akan semakin terancam.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat mandiri dalam mengelola ekosistem digitalnya, tanpa tergantung pada kekuatan teknologi asing, sehingga kedaulatan digital Indonesia dapat terjaga dan bahkan diperkuat.
