Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024) menilai kementeriannya perlu tambahan anggaran Rp2.254.706.954.000 agar bisa melaksanakan program-program secara optimal.
Pasalnya pada masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah ditetapkan menerima pagu anggaran Rp1.768.347.951.000 untuk tahun 2025. Namun, dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1.488.741.453.000 untuk Kemenpar dan Rp279.606.458.000 untuk Kemenekraf.
Baca Juga: Ajakan Pj Gubernur Teguh kepada Warga Jakarta Jelang Pilkada DKI
"Menimbang penurunan pagu anggaran 2024 ke 2025 yang cukup signifikan, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.254.706.954.000. Mohon berkenan dukungan bapak/ibu pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut," kata Widiyanti, dikutip dari siaran pers Kemenparekraf, Kamis (21/11).
Menpar Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan beberapa capaian triwulan III tahun 2024, program quick wins, program strategis, hingga target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.
Widiyanti mengungkapkan, tambahan pagu anggaran ini sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
"Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya mendukung pengajuan tambahan anggaran yang dikemukakan oleh Kemenpar dan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membahas usulan tersebut.
“Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah," kata Nunik, sapaan akrabnya.
