Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rancangan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026.
Dirinya mengatakan arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Hadiah Presiden Prabowo untuk Rakyat RI Rayakan Kemerdekaan ke-80
Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025)
Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola APBN secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden, dikutip dari siaran pers BPMI Setpres, Minggu (17/8).
Kepala Negara juga meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Presiden Prabowo turut menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif. “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujar Presiden..
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit.
Untuk itu, Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkap Presiden.
