Ngarep Presidential Threshold Dihapus, Fahri Hamzah: Ada Nama Bagus-bagus Tapi Tak Bisa Maju

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah masih berharap ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dengan angka 20 persen bisa dihapuskan.

Ia mengatakan, mereka yang namanya sudah muncul dihasil survei harus diberikan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024.

"Kita tetap masih berharap bahwa apa presidensial threshold bahkan juga apa namanya parliamentary threshold dihapuskan," kata Fahri di Youtube GeloraTV dengan judul 'Ini Catatan Fahri Hamzah Untuk Pemilu 2024' yang dikutip pada Kamis (3/2/2022). 

Baca Juga: Ha! Munarman Dituntut Hukuman Mati?

Menurutnya, pengakuan atau rekognisi yang disuarakan rakyat terhadap figur yang didukungnya harus dihargai berapa pun jumlahnya. Ia menilai jangan hal itu sampai terseleksi lagi dengan adanya ambang batas. 

"Khusus untuk capres misalnya, biarlah semua calon-calon yang sudah muncul dan percaya diri surveinya baik ini muncul semua sebagai kandidat yang akan berdebat pada putaran pertama," ungkapnya. 

Baca Juga: Anak Buah Amien Rais Sebut Istri Tak Bisa Jadi Penjamin, Buat Siapa Ya... Edy Mulyadi?

Untuk itu, Fahri mengatakan, jangan sampai figur yang sudah berusaha misalnya dengan memasang spanduk dimana-mana justru tak bisa maju di Pilpres lantaran adanya ambang batas pencalonan. 

"Ya sekarang ini ada nama yang bagus-bagus sayang sekali orang-orang ini udah bikin spanduk di mana-mana udah kampanye bentuk tim ini, sampai ke tim milenial segala macam sudah dibentuk, tapi rupanya tidak dapat tiket karena tiketnya itu terlalu mahal yaitu tiketnya (Presidential Threshold) 20%," tandasnya. 

Baca Juga: Ruhut Ngadu Ke Kapolri dan Minta Nicho Silalahi Ditahan, Balasannya Telak Banget: Aku Siap Apapun...

Untuk diketahui memang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga telah banyak digugat ke MK oleh segelintir pihak.

Seperti mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo, Anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris hingga Partai Ummat yang berencana juga mengajukan JR dalam waktu dekat dengan pendampingan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.