Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dibikin kesal sejadi-jadinya saat rapat paripurna membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI 2022. Sidang istimewa itu digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).
Kekesalan Pras sapaan Prasetyo Edi Marsudi dipucu sikap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali yang ogah membeberkan besaran dana tunjangan operasional yang digelontorkan buat Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria (Ariza).
Data- data itu penting bagi dewan lantaran duit yang dipakai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sehingga mereka perlu mengetahui besaran dana tersebut.
"Tunjangan-tunjangan dulu pak, tolong dipaparkan dong tunjangan-tunjangannya," kata Pras sesaat setelah rapat Paripurna itu di buka.
Mendengar pernyataan Pras, Marullah Matali buru - buru mengelak, dia bilang dirinya belum mempersiapkan data - data tersebut. Dia justru berjanji akan membawa data itu pada Paripurna yang akan datang.
"Hari ini mungkin belum, saya enggak bawa hari ini, akan saya siapkan nanti. Jadi kalau yang sekarang saya akan jawab yang 9 (pertanyaan)," jawab mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu.
Menerima jawaban tersebut, Pras langsung memutuskan untuk menunda rapat paripurna tersebut hingga pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar - benar mengantongi data tunjangan operasional untuk Anies Baswedan dan wakilnya.
Pras menduga tunjungan untuk Anies Baswedan bernilai fantastis sehingga hal itu mesti diketahui masyarakat Jakarta.
Baca Juga: Polisi Berbicara Kesehatan Ferdinand di Penjara, Mohon Jangan Kaget, Begini Kondisinya
"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," tuntasnya.